Profit Shairng Minyak dan Gas

Mengenal Bagi Hasil Produksi Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan bisnis hulu minyak dan gas bumi yang memerlukan dana besar dan risiko yang tinggi ternyata bisa dilaksanakan tanpa pemerintah harus mengeluarkan APBN.

Hal ini dimungkinkan karena pemerintah mempunyai aturan mengenai kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC).

Dengan aturan yang tertuang dalam PSC tadi, maka kegiatan bisnis hulu minyak dan gas bumi memungkinkan negara tidak perlu harus merogoh kocek.

Adapun menyangkut pengembalian dana talangan atau cost recovery yang dikeluarkan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) untuk membiayai proses produksi, baru dilakukan ketika migas yang diangkat ke permukaan bumi sudah dikomersialkan. Dengan begitu cost recovery diambil dari hasil komersialisasi migas, bukan dari dana APBN.

Setelah dikurangi untuk keperluan cost recovery, migas hasil produksi kemudian dibagi antara kontraktor KKS dan pemerintah. Pembagian tersebut tidak dilakukan di titik produksi, melainkan di titik penyerahan, yaitu ketika migas hasil produksi diserahterimakan dari penjual ke pembeli.

Perlu diketahui bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha hulu migas, yaitu minyak dan gas bumi, memiliki metodologi dan mekanisme penjualan yang berbeda. Persentase pembagian atau biasa disebut split juga dibedakan antara minyak dan gas bumi.

Empat Tahap.

Secara umum, pola dasar pembagian minyak maupun gas bumi relative sama. Ada empat tahapan yang dilewati secara berurutan sebelum dilakukan pembagian minyak dan gas bumi.

Pertama, hasil produksi minyak dan gas bumi lebih dulu disisihkan untuk FTP (first tranche petroleum), yakni pengambilan minyak dan gas bumi pertama setelah produksi terjadi untuk mengamankan penerimaan negara dan kontraktor KKS sebelum minyak dan gas bumi digunakan untuk cost recovery.

Kedua, hasil produksi minyak dan gas bumi dialokasikan untuk cost recovery sesuai biaya yang dibutuhkan untuk mengangat minyak dan gas bumi ke permukaan.

Ketiga, sisa hasil produksi minyak dan gas bumi setelah dikurangi FTP dan cost recovery dibagi ke negara dan kontraktor KKS sesuai porsi pembagian yang tertuang dalam kontrak kerja sama yang telah disepakati.

Pemerintah menetapkan bagi hasil beragam sesuai dengan keekonomian dan kompleksitas operasional masing-masing lapangan. Pemerintah juga akan menetapkan bagi hasil yang lebih tinggi di lapangan migas konvensional.

Kewajiban Pajak

Di lapangan yang terletak di area terpencil maupun laut dalam, bagian kontraktor KKS akan ditingkatkan sebagai bentuk insentif. Secara rata-rata, bagi hasil untuk minyak bumi sebesar 85;15. Artinya, 85 persen hasil minyak bumi yang dikomersialkan menjadi bagian pemerintah dan 15 persen sisanya menjadi hak kontraktor KKS. Untuk gas bumi, bagi hasilnya 70:30, sehingga 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen bagian kontraktor.

Sesuai skema pembagian yang telah disepakati dalam kontrak kerja sama, perhitungan bagi produksi dilakukan secara periodic tiap tahun. Perhitungan dilakukan dengan mengacu pada total biaya operasi yang telah dikeluarkan dalam satu tahun.

Untuk diketahui, bagi produksi minyak dan gas bumi untuk masing-masing pihak dilakukan dalam bentuk produk. Pembagian juga dilakukan sebelum memperhitungkan pajak. Oleh karena itu, pengakuan atas penerimaan migas mengandung konsekuensi.

Ketika produk diakui sebagai bagian kontraktor, maka melekat pula kewajiban yang ditimbulkan atas barang tersebut, termasuk kewajiban membayar pajak. Dari hasil pembagian di titik serah, masing-masing pihak memiliki kebebasan untuk menjual bagian mereka.

Pemerintah bisa mengekspor minyak dan gas bumi yang menjadi bagian negara atau mengirim minyak dan gas bumi tersebut ke kilang-kilang di dalam negeri.

Republika 27 November 2015

Untuk koleksi kain tenun tapis terlengkap, silahkan kunjungi www.rumahtapis.blogspot.com